DPR Mantapkan Pemilu Pada 2024

Mikecraneforcongress – Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, memastikan bahwa Pemilu 2024 akan digelar pada tahuan 2024 mendatang dan tidak ada kaitannya dengan rencana amandemen UUD 1945.

“Tak ada kaitannya antara pelaksanaan Pemilu pada 2024 nanti dengan amandemen UUD 1945,” ungkap Ahmad seperti dilansir CNNIndonesia.com, Kamis 2 September 2021.

Ahmad menambahkan kalau komisinya bakal melakukan persiapan gelaran Pemilihan Umum 2024 selama tak ada perubahan UUD Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Pilkada dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu.

“Kami yang berada di Komisi II, selama tak ada perubahan UUD, yang sekarang kami persiapkan ialah persiapan penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024 dari Undang-Undang existing 10/2016 dan juga 7/2017,” imbuhnya.

Menurutnya, pemilu akan terus berjalan meskipun pandemi masih melanda hingga nanti.

“Dengan kesungguhan penyelenggara, DPR bersama pemerintah akan selalu mengawasi masyarakat. Akhirnya juga dapat beradaptasi, mereka datang secara beramai-ramai (ke TPS) menggunakan masker, cuci tangan, memakai hand sanitizer, dan jaga jarak.”

“Mencoblosnya juga menggunakan sarung tangan dan masih banyak yang keluar, alhamdulillah berhasil.”

Ditemui terpisah, Deputi Badan Pemenangan Pemilu [Bappilu] Partai Demokrat, yakni Kamhar Lakumani, menyebutkan jika Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono [SBY] tidak tergoda penambahan periode jabatan menjadi 3 periode meskipun rencana tersebut sempat digaungkan.

Menurutnya, kekuasaan itu cenderung menggoda. Diperlukan kebijaksanaan dan kearifan supaya terhindar oleh jebakan untuk bisa melanggengkan kekuasaan.

“Rencana seperti ini sempat muncul di masa kedia Presiden SBY. Tapi beliau segera meredam lalu sanggup menghindarkan diri dari jebakan tersebut,” ujar Kamhar.

Mengenai rumor sekarang ini, dia mengklaim mendapatkan info mengenai lobi-lobi serta kesepahaman agar bisa menambah periode jabatan presiden serta anggota DPR hingga 2027.

“Artinya adalah, ada penambahan periode jabatan selama 3 tahun, dari 5 tahun jadi 8 tahun di periode ke-2. Jelas ini adalah pengangkahan amanah reformasi serta inkonstitusional.”

Sri Mulyani Tunggu Ajuan Anggaran Pemilu 2024

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan jika Kementerian Keuangan [Kemenkeu] menunggu ajuan anggaran pada Pemilu 2024 yang mulai dipersiapkan semenjak 2022-2023. Biasanya usulan tersebut datang lewat KPU dan Bawaslu.

“Kami akan melihatnya, namun kami aware dengan siklus. Jadi lihat 2022 nanti, biasanya KPU yang akan menyampaikannya kepada kamu, meskipun belum dianggarkan. Begitu pula dengan Bawaslu,” ungkap Sri Mulyani ketika tapat bersama Komisi XI DPR, Kamis 2 September 2021.

Meski demikian, bendahara negara itu memastikan Situs Slot kalau kementeriannya pasti bakal menyiapkan dana Pemilu 2024 sesuai dengan permintaan oleh lembaga/kementerian. Biasanya hal ini diteruskan kedalam bentuk instruksi penganggaran pada sidang kabinet di tahun sebelumnya.

Kemudian, dia memastikan bahwa anggaran yang digelontorkan untuk pesta demokrasi rakyat pasti tersedia. Pasalnya, setidaknya pemerintah dapat mengambil dana di pos cadangan Bendahara Umum Negara [BUN].

“Kita lihat juga melalui BUN, memang ini untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini,” imbuh Mulyani.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar, Puteri Anetta Komarudin, meminta perihal kejelasan dari Menteri Keuangan tentang anggaran untuk Pemilihan Umum 2024. Mulai anggaran untuk Pilpres dan Pileg yang digelar pada bulan Februari 2024 sampai Pilkada Serentak pada bulan November 2024.

“Sebab kita mulai 20 bulan sebelum Pemilu ini dilakukan. Maka dari itu, apakah anggaran Pemilu nanti sudah disiapkan? Apak sudah tersedia anggaran Pemilu di 2022? Mohon disampaikan pada kami mengenai berbagai kesiapannya,” ungkap Puteri ketika rapat bersama.