Jokowi Perintahkan Pemilu 2024

Mikecraneforcongress – Presiden Joko Widodo atau yang di sebut (Jokowi) memerintahkan para Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pak Mahfud MD untuk menetapkan tanggal ulangan pemilihan kepala daerah itu harus Serentak 2024.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD melakukan tatap muka dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Menko Polhukam, Jakarta, Kamis (23/9/2021). Tujuannya untuk melaksanakan Replikasi Jadwal Peninjauan Kembali Presiden, Peninjauan Kembali, dan Peninjauan Kembali Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Mahfud menjelaskan, Presiden Jokowi sudah memerintahkannya untuk menentukan tanggal ulangan Pilkada Serentak 2024 dan Pilkada. Kebijakannya adalah menentukan tanggal seleksi sesuai dengan undang-undang,” kata Mahfud.

Dijelaskan, kalau soal legislasi, Presidential dan Legislative Review akan dilakukan pada 2024. “Kami sepakat itu sesuai UU Legislative dan Presidential Review 2024,” kata Mahfud.

Mahfud lebih suka dalam waktu dekat faksnya Judi Online akan membahas kasus itu dengan DPR, KPU, Bawaslu, dan agen terkait lainnya. Menurut dia, replikasi dilakukan oleh Mendagri bersama DPR pada 16 September di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan pada 17 September. jika opsi itu terbayar, “katanya.

Menurut Mahfud, ada banyak opsi tanggal yang saat ini mulai diasah, seiring dengan segala persoalan teknis dan hukum yang ada. Dijelaskan bahwa salah satu opsi adopsi yang tersedia adalah 24 April 2024, dari tiga opsi tanggal lainnya selanjutnya akan diberikan kepada Presiden.

“Terkait opsi pemilu yang dilaksanakan pada 24 April, maka warga atau warga negara yang ingin membuat partai politik yang bisa mengikuti pemilu 2024, harus sudah berbadan hukum paling lambat 21 Oktober tahun ini,” katanya. lagi.

Menurut Undang-Undang Nomor dua Tahun 2011 tentang Partai Politik, lanjut Mahfud, partai politik dapat mengikuti Pemilihan Umum jika tidak lebih dari 2. lima tahun sebelum pemungutan suara pada tahun yang bersangkutan.

“Intinya adalah pada tanggal 21 Oktober harus ada substansi hukumnya, tidak perlu mendaftar untuk mendapatkan substansi hukum nya, tapi sudah keluar keputusan substansi hukumnya, saat pemilu diputuskan pada tanggal 24 April,” penjelasanMahfud.

Mengenai beberapa masalah, setiap tanggal yang akan ditetapkan lebih lanjut, Mahfud akan memberikan semua masalah atau keuntungan dan kerugian kepada presiden untuk dipertimbangkan. Semua keputusan, kata Mahfud, akan diambil Presiden saat rapat kabinet terbatas.

“Presiden ingin memutuskan beberapa opsi tersebut melalui rapat kabinet terbatas, tapi selanjutnya kita akan membahas semua masalah atau kekurangan dan kelebihan setiap tanggal yang akan ditetapkan presiden bersama DPR dan KPU,” katanya.