Ketua Bappilu Demokrat Menyikapi Yusril Ihza

Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menyikapi Yusril Ihza Mahendra yang ingat jasa Partai Bulan Bintang (PBB) menemani Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jadi presiden pada pilpres 2024.

Andi Arief bertanya mengenai peralihan sikap Yusril pada AD/ART Partai Demokrat. Ia minta Yusril memberinya pelindungan hukum untuk team Moeldoko untuk tes materi di Mahkamah Agung.

Andi awalannya mengusungnya saat Demokrat memberinya support ke putra Yusril, Yuri Kemal untuk maju dalam pilkada Belitung Timur 2020.

“Pemilihan kepala daerah 2020 kelihatannya syah, tetapi sesudah berjumpa KSP Moeldoko pada 2021 mengapa berlainan, menuntut suatu hal,” kata Andi, diambil dari account Twitternya @Andiarief_ Sabtu (25/9/2021).

Yusril jadi pengacara Demokrat team Moeldoko untuk mengetes keputusan Menkumham berkaitan legalitas pengurusan dari team AHY Demokrat.

Baca Juga : Balkon Mushola Raya Makassar Dibakar

Menurutnya, AD/ART parpol baru dapat ditegaskan syah dan syah sesudah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memutuskannya, oleh karenanya Termohon dalam soal pengetesan dari AD/ART Partai Demokrat ialah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagaimana pengetesan AD/ART parpol secara resmi dan material sebagai hal yang baru dalam hukum Indonesia. Alasan ke-2 mengatakan jika Mahkamah Agung berkuasa mengetes AD/ART parpol karena AD/ART dibikin dengan seorang partai politij atas perintah Judi Slot undang-undang dan delegasi yang diberi Undang-Undang mengenai Partai Politik.Nah, bila AD/ART parpol nampaknya sedang pada proses pembangunan dan bahan untuk penataannya nampaknya berlawanan dengan undang-undang, bahkan juga berlawanan dengan UUD 1945, oleh karenanya instansi apa yang berkuasa mengetes dan menggagalkannya?” kata Yusril dalam informasi yang terdaftar, Kamis (23/9/2021).

Pengadilan Partai Tidak Mempunyai Kemampuan untuk Mengetes AD/ART
Yusril menjelaskan Pengadilan Partai yang dikatakan sebagai peradilan intern kuasi partai tidak berkuasa mengetes AD/ART. Demikian juga Pengadilan Negeri yang berkuasa menghakimi perselisihan intern parpol tidak bisa dituntaskan lewat Pengadilan Partai. Disamping itu, katanya, PTUN tidak berkuasa menghakimi karena wewenangnya cuman menghakimi perselisihan keputusan tata usaha negara.

“Karena saya berargumentasi yang insya Allah cukup memberinya kepercayaan dan diperkokoh dengan opini beberapa pakar diantaranya Dr Hamid Awaludin, Prof Dr Abdul Gani Abdullah dan Dr Fahry Bachmid. Jika harus ada instansi yang berkuasa. dan mengetes AD/ART untuk pastikan bagaimana proses pembentukannya dan isi materinya sesuai undang-undang atau tidak. wewenang yang diberi undang-undang,” terangnya.