Dosen Unsyiah Jadi Korban UU ITE

Mikecraneforcongress – Pengajuan upaya hukum dari Saiful Mahdi akhirnya membuahkan hasil. Hari ini (Selasa, 12 Oktober 2021) Jokowi resmi meneken keppres yang diajukan oleh salah satu dosen Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) tersebut. Keppres tersebut kemudian dikirimkan ke Mahkamah Agung dan Jaksa Agung.

Sebelumnya diketahui, jika dosen Unsyiah tersebut harus menjalani hukuman penjara selama 3 buan akibat tuduhan pelanggaran UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ). Saiful memberikan kritik di gruo Whatsapp yang dibaca oleh ratuan para dosen-dosen Unsyiah. dan atas kritiknya tersebut, dirinya dieksekusi oleh putusan hukuman.

Kronologi kasus Saiful Mahdi

Berikut Ini Beberapa Fakta-Falka Terlait Kasus Saiful Mahdi

1. Awal mula kasus

Kasus yang menjerat salah satu Dosen Unsyih ini bermula ketika dirinya menuliskan sebuah opini di grup Whatsapp pada Maret 2019. Ia mengkritik terkait hasil perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang ada di lingkungan Fakultas Teknik Unsyiah di tahun 2018.

Atas opini yang ditulis di pesan whatsapp tersebut kemudian Saiful dilaporkan oleh Taufiq Saidi selaku Dekan Fakultas Teknik Unsyiah. Saidi melaporkan Saiful dengan tuduhan Agen Slot pencemaran nama baik. Selanjutnya Saiful divonis oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan hukuman 3 bulan penjara subsider 1 bulan setelah 18 kali sidang dan denda sebesar 10 juta.

2. Upaya banding yang gagal

Setelah putusan dijatuhkan, sebelumnya Saiful juga mengajukan upaya hukum banding dan kasasi, namun semua upaya tersbut akhirnya gagal.Selanjutnya kini Saiful tengah mempertimbangkan untuk mengajukan upaya hukum lagi melalui peninjauan kembali dan pengajuan amnesti.

Kemudian Saiful akhirnya mendapatkan surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada 30 Agustus 2021 untuk eksekusi putusan. Ia dijadwalkan memenuhi panggilan jaksa pada 2 September 2021.

3. Dukungan untuk Saiful

Shayrul Putra Mutia selaku Direktur LBH Banda Aceh mengngkapkan jika semua pihak yang mendukung dan membela Saiful akn terus mencari jalan keluar. Dimana mereka juga ingin membuktikan jika opini atau kritik bukanlah suatu hal yang haram dan bisa dipidanakan dengan mudah.

M Isnur sebagai Ketua Divisi Advokasi YLBHI juga memberikan pendapat jika Saiful merupakan salah satu korban ketidakadilan yang patut diberikan pengampunan. Sejatinya, keritik yang diberikan Saiful tersebut diberikan atas pronsi transparasi, akuntanbilitas dan antikorupsi.

4. Belum pernah terjerat kasus hukum

Dian, istri Saiful menceritakan bahwa sebelumnya suaminya belum pernah sama sekali berhadapan dengan kasus hukum. Saiful baru pertama kali terjerat kasus hukum karena dirinya mengkritik kebijakan di kampusnya dan dipidana atas tuduhan kasus UU ITE.

Dian juga menjelaskan, bahwa sebagai tenaga pendidik selalu diajarkan oleh orang tua untuk memberikan contoh yang baik kepada murid dan sebagai warga negara. Saat Saiful dipanggil oleh penyidik untuk pemeriksaan, Dian kemudian meminta nasihat serta pandangan hukum.

5. Presiden didesak beri amnesti

M Isnur mengatakan jika permohonan amnesti yang diajukan oleh dosen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh tersebut wajib dikabulkan. Isnur menjelaskan terkait SKB (Surat Keputusan Bersama) yang dibentuk Jokowi yang diteken oleh Menteri Komunikasi pada Juni 2021 lalu.

Adapun SKB tersebut adalah Surat Keputusan Bersama  Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). SKB tersebut dibuat sebagai respon pemerintah  atas keluhan masyarakat terkait banyaknya pasal karet pada UU ITE yang banyak memakan korban, deskriminasi dan kriminalisasi.