Pemprov DKI Buka Suara Soal 10 Catatan Merah

Mikecraneforcongress – Situasi politik terkini di Indonesia ┬ásedang dihebohkan soal 10 catatan merah dari lembaga bantuan hukum (LBH) Jakarta untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penilaian atas kinerja Anies, dalam 10 catatan merah banyak menuai reaksi dari warganet. Bahkan ,persoalan ini sempat menjadi trending topic di beberapa akun sosial media.

Menjadi buah bibir di masyarakat, membuat Sigit Purnomo yang menjabat sebagai asisten pemerintahan Sekda DKI Jakarta ikut memberikan respon. Dilansir dari kompas.com, saat ditemui pada Senin (18/20/2021) Sigit wijatmoko mengatakan, jika Pemerintah provinsi DKI Jakarta akan mengkaji lebih lanjut catatan merah yang diberikan oleh LBH Jakarta kepada Anies Baswedan.

Sigit juga menambahkan pihak Pemprov DKI Jakarta akan segera memberikan respon apabila proses kajian masalah sudah dilakukan. Ia juga memastikan Pemprov DKI Jakarta Judi Online akan Menindaklanjuti kasus ini secara objektif tanpa adanya keberpihakan dengan pihak manapun.

Isi 10 Catatan Merah Dari LBH untuk Anies Baswedan

Seperti yang diketahui, 10 catatan merah yang diberikan LBH Jakarta kepada Anies, berisi tentang ketidaktuntasan atau ketidakmampuan Anies dalam menangani berbagai permasalahan yang ada di wilayah DKI Jakarta selama 4 tahun kepemimpinannya. Adapun isi dari 10 catatan merah yang juga telah mempengaruhi situasi politik terkini di Indonesia adalah sebagai berikut.

  1. Membahas tentang buruknya kualitas udara di Jakarta

Catatan pertama yang disorot oleh LBH Jakarta atas kinerja Anies Baswedan adalah pada kualitas udara di Jakarta. Diwakili oleh Jeanny Silvia Sirait sebagai pengacara LBH Jakarta memberikan tanggapan jika dalam beberapa tahun terakhir kualitas udara di Jakarta sangatlah buruk.

Hal ini dibuktikan dengan fakta jika saat ini kualitas udara di Jakarta telah melebihi baku mutu udara ambien nasional atau BMUAN yang terdapat pada ada PP nomor 41 itu tahun 1999.

  • Akses air bersih

Catatan kedua dalam rapor merah untuk Anies Baswedan dari LBH yaitu mengenai akses air bersih. LBH menyoroti jika kebijakan tentang swastanisasi air terbukti menyengsarakan penduduk utamanya penduduk di pinggir kota Jakarta.

Tidak hanya itu, semakin hari akses untuk mendapatkan air bersih menjadi sulit. LBH Jakarta juga mau kapkan fakta di lapangan jika pasokan air terhambat. Parahnya lagi, kualitas atau mutu air juga buruk. Melalui pengacara LBH Jakarta, Jenny Silvia Sari Sirait menambahkan jika kondisi akses air bersih yang sulit ini bisa membuat masyarakat mengkonsumsi air dengan kualitas yang tidak layak.

  • Penanganan banjir

Catatan ke-3 yang ditujukan untuk Anies Baswedan adalah mengenai ketidakmampuannya dalam menangani kasus banjir di Jakarta. Pihak LBH Jakarta juga menambahkan jika selama pemerintah, Anies Baswedan Belum menunjukkan keseriusannya dalam menangani masalah ini.

  • Sulitnya memiliki hunian di Jakarta

Catatan ke-4 dalam 10 catatan merah untuk Anies Baswedan yaitu mengenai sulitnya memiliki hunian di wilayah Jakarta. Permasalahan ini menjadi bukti jika Anies kurang cakap dalam melakukan program pemerataan pembangunan.

Catatan merah kelima tentang ketidaksungguhan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terkait bantuan hukum. Permasalahan yang terjadi di bidang hukum mau tidak mau akan mempengaruhi situasi politik terkini di Indonesia. Terlebih, Anis terkesan abai dalam menanggapi kasus-kasus hukum.

Catatan ke-6 terkait penataan kampung yang belum partisipasif, catatan ke-7 mengenai adanya sikap intervensi mengenai permasalahan yang menimpa masyarakat di kawasan pulau kecil atau pesisir. Catatan ke 8 soal penanganan pandemi yang terkesan setengah-setengah, catatan ke-9 banyaknya kasus penggusuran paksa kepada warga Jakarta dan yang terakhir adalah mengenai kasus reklamasi pantai utara Jakarta.

Dari 10 kasus atau catatan merah di atas membuat situasi politik terkini di Indonesia banyak terdampak atau ikut terseret. Pihak LBH berharap Pemprov DKI Jakarta segera benda lanjuti permasalahan yang ada pada 10 catatan merah untuk Gubernur DKI Jakarta.