Jenderal Andika Diminta Cabut Izin Pemeriksaan

Yorksundaynews – Komisi buat Orang Lenyap dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menekan Panglima TNI Jenderal Andika Gagah mengambil Surat Telegram (ST) Panglima dengan nomor ST/1221/2021 yang ditandatangani eks Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto diujung Judi Online zaman kedudukannya.

Didapati telegram itu berisi mengenai ijin pengecekan pada prajurit TNI berhubungan dengan hukum oleh instansi penegak hukum baik dari Polri ataupun Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK).

Wakil Koordinator II Kontras Rivanlee Anandar menuturkan telegram itu mempunyai potensi jadi rutinitas buat instansi lain buat menempatkan hal sama. “Kontras menekan buat mengambil (Surat Telegram), itu terang lantaran bila tidak, ini bakal menjadi preseden buat instansi yang lain. Waswasnya ini jadi soal yang umum bila ini (Telegram) selalu ada,” ujar Rivanlee di saat dikontak MNC Portal Indonesia, Rabu (24/11/2021)

Rivanlee memperjelas beleid itu bisa jadi memperburuk kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Manalagi, sebelumnya diberi tanda tangannya telegram itu, interferensi pimpinan TNI itu kerapkali dikerjakan dalam penegakan hukum.

“Jadi pada awal kalinya kita miliki sebuah kasus, di mana pimpinan itu memberi surat rujukan kemudahan itu, dan itu sebelumnya Surat Telegram Panglima TNi itu keluar pada saat itu . Sehingga bila misalnya itu terjadi atau diimplikasikan selanjutnya ya bakal ada kebatasan yang lain dijumpai instansi penegak hukum buat mengerjakan pengungkapan insiden atau menegakan sangsi atas insiden yang bisa dibuktikan dikerjakan oleh TNI,” paparnya.

Selanjutnya, makin Rivan, efeknya bakal memberi kebal hukum di badan organisasi TNI ingat kemunculan pimpinan prajurit bisa dipandang seperti sebuah pelindungan pada prajurit bawahannya.

“Kebal pada hukum menjadi satu diantara kapasitas yang akan datang, lantaran seakan-akan kemunculan dari pimpinan di saat didapati maupun secara tidak langsungpun itu bakal dipandang seperti sebuah pelindungan karena itu akibatnya kelak dapat tahan pada pidana. Dapat mempunyai potensi juga di aksi yang semena-mena, jadi seakan-akan ada keabsahan atas pelanggaran yang sudah dilakukan oleh prajurit TNI sebab merasa dijaga,” tuturnya.
Didapati ada empat point ketentuan dalam ST Panglima Nomor ST/1221/2021 yang didesak Panglima TNI Hadi Tjahjanto waktu itu. Berikut di bawah Mpo88 ini ketentuan selengkapnya:

  1. Panggilan yang sudah dilakukan ke prajurit TNI oleh Polri, KPK, instansi penegak hukum yang lain dalam rencana buat memberi info berkaitan insiden hukum harus lewat Komandan/Kepala Unit.
  2. Panggilan pada prajurit TNI yang tidak sesuai sama langkah, supaya Komandan atau Kepala Unit bekerjasama dengan instansi penegak hukum yang diterangkan.
  3. Prajurit TNI yang memberi info berkaitan insiden hukum ke instansi penegak hukum bisa dikerjakan di satuannya dengan ditemani Perwira Hukum atau Perwira Unit.
  4. Prajurit TNI yang memberi info berkaitan insiden hukum ke instansi penegak hukum bisa dikerjakan di kantor penegak hukum yang panggilnya dengan ditemani Perwira Hukum.