Wacana Perbaikan UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas

Mikecraneforcongress – Ahmad Baidowi selaku wakil ketua badan legislasi atau balik DPR menyatakan jika perbaikan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja. Dapat Judi Online dilakukan tanpa dengan memasukkannya ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas terlebih dahulu.

Hal tersebut diungkapkan dalam merespon adanya putusan dari mahkamah konstitusi atau MK yang meminta DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta kerja.  perbaikan tersebut diberi waktu dalam jangka 2 tahun kedepan.

“Atas perintah dari putusan MK maka perbaikan undang-undang Cipta kerja tersebut akan masuk dalam komulatif terbuka. Dan tidak perlu masuk dalam prolegnas lagi”  kata Awiek.

kemudian dia juga mengatakan bahwa pihaknya akan mempelajari kembali perintah tersebut setelah putusan MK diterima. Ia juga mengakui bahwa  belum  menerima putusan MK untuk merevisi UU Cipta kerja tersebut secara resmi.

“kami belum dapat memberitakan keputusan yang lebih resmi. Namun sebagai salah satu putusan lembaga negara tentunya kami tetap menghargainya Oleh karena itu putusan MK bersifat final serta mengikat” lanjutnya.

“kemudian selanjutnya pihak baleg akan menunggu keputusan dari fraksi-fraksi dan pimpinan terkait dengan langkah selanjutnya yang akan dilakukan. Apakah nantinya akan ditugaskan dalam memperbaiki sebagai tindak lanjut atas putusan MK atau  ada pilihan lain.

Sebelumnya diketahui bahwa MK telah menolak sebagian dari gugatan UU Cipta kerja yang telah diajukan oleh para elemen buruh. MK juga memberikan perintah terhadap DPR beserta pemerintah guna memperbaiki UU tersebut dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan.

Apabila dalam ketentuan waktu yang sudah diberikan tersebut tidak dilakukan perbaikan maka status UU Cipta kerja akan menjadi  inkonstitusional secara resmi dan permanen.

“Memerintahkan untuk para pembentuk undang-undang guna melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama yakni 2 tahun di mana sejak putusan ini telah diucapkan” kata Anwar Usman yang menjadi ketua MK merangkap ketua majelis hakim pada sidang di Gedung MK Jakarta Pusat Kamis 25 November 2021.

Perbedaan pendapat  para hakim

Dalam keputusan yang diambil tersebut 4 Hakim dari Mahkamah Konstitusi menyatakan jika adanya disetting opinion atau perbedaan pendapat dalam jam 1 putusan gugatan. Mereka di antaranya adalah Anwar Usman Manahan MP Sitompul Arif Hidayat dan Daniel yusmic.

menurut Arif permohonan judicial review pada Cipta tersebut memang harus dinyatakan ditolak. Sebab meski  dalam pembentukan UU Cipta kerja memiliki kelemahan baik dari sisi teknis maupun format penggabungan atau omnibus Law tersebut sangatlah dibutuhkan.

“saat ini undang-undang tersebut memang sangatlah dibutuhkan sehingga menurut saya permohonan pengujian formil dari UUD pekerja tersebut dinyatakan ditolak secara penuh” kata Arif.

 kemudian menurut hakim konstitusi Manahan MP Sitompul serta Daniel yusmic juga tidak berbeda jauh dengan  Ari Arif.  Hakim menahan menyatakan bahwasanya pembentukan undang-undang Cipta kerja tersebut tidak bertentangan sama sekali dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurutnya baik DPR maupun pemerintah tentu telah menjalankan prosedur  perihal dari pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.  dirinya menilai jika pembentukan undang-undang itu telah mengupayakan terobosan hukum terbaru di tengah persoalan akut pada bidang legislasi. 

“Seandainya jika dari pihak mahkamah mempertimbangkan kembali hal tersebut dengan proporsional maka akan diketahui kepentingan publik yang yang dijamin serta Mpo88 Dilindungi dalam undang-undang Cipta kerja tersebut lebih besar daripada anggapan pelanggaran prosedur terkait pembentukan undang-undang  yang yang Sebagaimana telah didalilkan oleh para pemohon” terang Manahan.