Pro Kontra Penetapan Permendikbud PPKS

Mikecraneforcongress – Perbincangan tentang penetapan Permendikbud PPKS oleh Kemendikbud Nadiem Makarim semakin hangat diperbincangkan di masyarakat. Penetapan Permendikbud PPKS tersebut dilatarbelakangi karena adanya kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang tidak ditindaklanjuti. Hal itulah yang kemudian mendorong Nadiem Makarim menetapkan aturan Judi Online khusus yang dikemas pada Permendikbud Nomor 30 tahun 2021.

PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi yakni Nizam mengatakan bahwa mayoritas korban dari kekerasan seksual terutama di lingkungan kampus takut untuk melapor. Sebagian besar dari mereka juga mengatakan trauma akan hal tersebut.

“Kebanyakan dari mereka para korban takut untuk melapor dan atas kejadian kekerasan seksual tersebut telah menimbulkan trauma yang sangat membekas bagi para korban. Hal inilah yang kemudian sangat menggambarkan betapa mendesaknya peraturan Permendikbud PPKS ini harus dikeluarkan” terang Nizam pada Senin 8 November 2021.

Permendikbud PPKS berisi tentang aturan pencegahan kekerasan seksual di antaranya seperti membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan tenaga pendidik terutama di luar jam operasional kampus. Selain itu di dalamnya juga mengatur dan dijelaskan terkait definisi serta jenis-jenis apa saja kekerasan seksual bagaimana pedoman penanganan kekerasan seksual yang sudah terjadi dan sanksi apa saja yang akan dikenakan bagi para pelaku kekerasan seksual.

Pernyataan kontra dari ormas dan parpol

Permendikbud yang telah ditandatangani oleh  Mendikbud Nadiem Makarim Pada 31 Agustus 2021 lalu telah memantik reaksi yang beragam dari berbagai kalangan. Beberapa diantaranya seperti organisasi masyarakat atau ormas Islam yang mengkritik dengan tegas terkait penetapan Permendikbud PPKS sebab Permendikbud tersebut dinilai telah melegalkan seks bebas.

Salah satunya seperti tanggapan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang mengatakan bahwa. Pada pasal 5 Permendikbud PPKS dapat dimaknai dengan legalisasi terhadap hubungan seks diluar pernikahan berbasis persetujuan atau sama-sama suka.

“Tentunya hal ini telah berimplikasi jika memang tidak ada pemaksaan dan penyimpanan tersebut bisa menjadi benar dan dibenarkan meskipun hal tersebut dilakukan diluar ikatan pernikahan yang sah baik menurut agama maupun negara” jelas Lincolin Arsyad selaku Ketua Majelis Pendidikan.

Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah.

Selanjutnya terdapat juga tanggapan dari kelompok yang yang menyebut dirinya sebagai MOI atau Majelis Ormas Islam (MOI) memberikan pandangan yang mirip dengan tanggapan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Mereka menilai penetapan Permendikbud PPKS ini merupakan adopsi dari draft lama rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS yakni dengan melegalkan zina. Yang dimaksud dalam Permendikbud PPKS tersebut terselip pada frasa tidak ada pemaksaan. Sekalipun hubungan seksual yang dilakukan tersebut berada di luar institusi pernikahan secara sah.

Kemundian sikap yang lebih keras lagi ditunjukkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga yang menaungi berbagai macam ormas Islam itu meminta agar pemerintah segera mencabut Permendikbud PKS yang telah ditetapkan.

“kepada pemerintah untuk segera setidaknya dengan mengevaluasi kemudian merevisi terkait peraturan peraturan yang sudah ditetapkan dalam Mendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terutama yang ada di lingkungan perguruan tinggi. isi rekomendasi Ijtima ulama yang dibacakan pada forum.

Penetapan Permendikbud PPKS tersebut tidak sesuai dengan prosedur pada undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan pembentukan peraturan Mpo88 perundang-undangan. Dan juga telah bertentangan dengan Pancasila undang-undang 1945 syariat serta nilai-nilai budaya bangsa.

“Ketentuan dalam frasa tersebut tentunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai syariat Pancasila serta undang-undang yang berlaku di Indonesia” terang MUI.