KPK Panggil Istri Bupati Banjarnegara

Mikecraneforcongress – Diketahui Bupati Banjarnegara yakni Budhi Sarwono telah tertangkap oleh KPK terkait dengan kasus korupsi yang menjeratnya. Kemudian KPK memanggil sang istri yakni Marwiyah sebagai saksi. Marwiyah dijadikan saksi terkait dengan kasus korupsi yang Judi Online menjerat Budi Sarwono yakni terkait gratifikasi Dinas PUPR Banjarnegara tahun 2017-2018.


“Marwiyah merupakan istri dari tersangka BS seorang ibu rumah tangga, akan dipanggil sebagai saksi tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2018,” terang Ali Fikri selaku PLT jubir KPK pada wartawan (28/12/2021).


Selain Marwiyah KPK juga akan memanggil tiga saksi lainnya yang berasal dari pihak swasta. Saksi-saksi tersebut diantaranya adalah Eman Setiawan, Indra Novento, dan Subur Wiyono.

Diketahui sebelumnya KPK telah menetapkan Budi Sarwono sebagai salah satu tersangka dari kasus dugaan korupsi terkait pengadaan di dinas PUPR Pemkab Banjarnegara tahun 2017-2018. Saat ini Budi juga telah ditahan bersama dengan satu tersangka lainnya yakni Kedy Afandi.


“Setelah pihak KPK melakukan penyelidikan maka kita tentu akan menemukan bukti-bukti permulaan yang cukup dan kemudian kita tingkatkan perkaranya menjadi tahap penyidikan. Malam ini dilaporkan ke kantor atas kerja keras teman-teman, ditetapkan sebanyak dua tersangka dengan inisial BS selaku bupati Kabupaten Banjarnegara periode 2017-2022. Kemudian tersangka yang kedua yakni KA berasal dari pihak swasta yang menjadi tangan kanan tersangka BS,” ujar Firly Baharui Bahuri selaku Ketua KPK dalam Konferensi persnya di gedung KPK.


Pembebanan commitment fee pada proyek


Firly juga menjelaskan terkait dengan awal mula terjadinya perkara tersebut yakni saat Budi memerintahkan kepada Kedy dalam memimpin rapat koordinasi. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan asosiasi jasa konstruksi dari Banjarnegara dan Kedy merupakan orang kepercayaan atau tangan kanan dari Budi.


Kedy lalu menyampaikan terkait paket proyek pekerjaan yang dilonggarkan dengan menaikkan harga perkiraan sendiri (HPS). Adapun angka yang dinaikkan sebesar 20% dari nilai proyek. Perusahaan yang ingin memperoleh proyek tersebut diwajibkan untuk memberikan commitmen fee dengan angka sebesar 10% dari nilai awal proyek.
“Tersangka BS juga memiliki peran aktif dalam ikut langsung penanganan pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur tersebut. Diantaranya yakni dengan membagikan paket pekerjaan di dinas PUPR, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya dalam pelelangan tersebut, serta mengatur siapa dari pemenang lelang,” lanjut Firli.


Selain itu Kedy juga selalu dipantau dan diarahkan oleh Budi selaku Bupati Banjarnegara dalam mengatur pembagian proyek. KPK telah menduga jika proyek tersebut dimenangkan dan dikerjakan oleh perusahaan milik Budi sendiri yang telah tergabung dalam grup Bumi Redjo.


Penerimaan dari comitmen fee sebanyak 10% tersebut oleh BS dilakukan secara langsung ataupun melalui perantara Kedy.


“Diduga BS telah menerima komitmen fee atas pekerjaan proyek infrastruktur Dinas PUPR tersebut di lingkup Kabupaten Banjarnegara dengan jumlah uang ang fantastis sekitar 2,1 miliar rupiah,” jelasnya lagi.
Atas kasus tersebut kemudian para tersangka tersebut dijerat dengan Pasal 12 huruf i dan Pasal 12b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mpo88 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Kedua tersangka akan dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan di tempat yang berbeda untuk menunggu proses hukum selanjutnya. Budi akan ditahan di rutan Kavling C1 dan KA ditahan di rutan KPK pomdam Jaya Guntur.