Demokrat Dan PAN Setuju Presidential Threshold

Mikecraneforcongress – Ketua Majelis Tinggi dari partai Demokrat yakni Susilo Bambang Yudhoyono meminta supaya ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold di pemilu 2024 adalah 0%. Karena tidak ada urgensi dalam menetapkan ambang batas pencalonan presiden Judi Online saat pemilu dilakukan secara serentak.


“Dari awal memang kita kan sudah bilang ya, saya SBY juga sudah bilang jika 0%. Karena memang tidak ada ada urgensinya lagi ketika dilakukan secara serentak. Bagaimana jika mengukur itu padahal hasil dari legislatif yang digunakan kan padahal serentak. Sama saja seperti tiket satu disobek menjadi dua kali,” ungkap Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangannya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Kamis (16/12/2021).


Hinca juga mengatakan jika saat ini sudah banyak usulan-usulan agar presidential threshold sebanyak 0%. dan dia yakin usulan tersebut mayoritas berasal dari masyarakat.
“Itu merupakan salah satu suara demokrasi, suara terbanyak yang tentunya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dan itu harus didengar,” lanjutnya.

Ketentuan mengenai presidential threshold sebanyak 0% juga disetujui oleh wakil ketua umum partai amanat nasional (PAN) yakni Viva Yoga. Dia mengatakan jika partainya mendukung secara penuh agar ambang batas presiden atau presidential threshold diturunkan menjadi angka 0%. PAN telah menyuarakan untuk dilakukannya revisi hal tersebut sejak pembahasan RUU Pemilu direvisi.


“Dari PAN setuju jika presidential threshold di angka 0%. Bahkan sejak awal pembahasan RUU Pemilu yakni saat ini yang menjadi UU Nomor 7 Tahun 2017 saya juga ikut sebagai anggota Pansus RUU pemilu dan sikap PAN sudah jelas jika presidensial tersebut adalah 0%,” kata Yoga dalam keterangannya.


Presidential threshold 0% menghilangkan kepemimpinan oligarki


Menurutnya dengan jumlah 0% tersebut maka akan memunculkan banyak tunas-tunas baru atas kepemimpinan bangsa dan negara. Karena sudah tidak ada lagi pembatasan dalam pengusulan pasangan calon dari partai politik atau gabungan dari partai politik.


“Hal tersebut tentu akan menghilangkan kesan dan persepsi negatif terutama kepada partai politik yang dianggap sebagai pembajak sistem demokrasi. Dan tentunya menghindarkan akar kepemimpinan oligarki sebagai virus bagi kesehatan demokrasi,” lanjutnya.


Yoga juga yakin dengan angka 0% tersebut tidak seluruh partai politik akan mencalonkan kadernya secara mandiri di Pilpres. Mengingat terdapat beberapa syarat yang juga harus dipenuhi untuk bisa maju seperti elektabilitas, logistic, struktur, dan juga organisasi kampanye.


Presidential threshold diangka 0% akan menghilangkan bahaya di mana potensi konflik bisa terjadi akibat pasangan calon sedikit. Atau hanya dua pasang saja yang memasukkan nilai primordial pada turbulensi politik, serta dijadikan kayu bakar elektabilitas. Tetapi jika paslon lebih dari 3 maka potensi kemunculan konflik akan relatif lebih rendah.
“Jika diterapkan di pemilu 2024 maka UU Nomor 7 Tahun 2021 tentunya harus direvisi. Tahun 2021 ini UU Nomor 7 Tahun 2012 sudah dikeluarkan di program legislasi nasional atau prolegnas,” ucapnya lagi.

Kemudian Hinca juga menambahkan, jika mayoritas masyarakat akan terus menuntut supaya ambang batas pencalonan presiden 0% maka revisi UU Pemilu pun masih kemungkinan akan dilakukan. Atau bisa saja Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu.

“Opsi-opsi yang ada itu tentu saja bisa jadi pilihan. Jika misalnya tidak ada dan tidak ingin merubah UU pemilu yang sudah disahkan. Jika keadaan mendesak dan menurut masyarakat itu juga sesuatu yang penting dan perlu, maka keinginan masyarakat itu harus dibaca Mpo88 dalam suasana yang penting. Nah disinilah presiden bisa saja membuat perppu serta DPR akan membahas dan tentunya akan menyetujuinya,” ungkap Hinca.