RUU TPKS Masuk Agenda Bahasan Sidang 2022

Mikecraneforcongress – Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU PKS) batal disahkan hari ini. Sebelumnya RUU PKS ini direncanakan sebagai inisiatif DPR dalam Judi Online rapat paripurna pada penutupan masa sidang 2021/2022 hari ini (16/12/2021).


Willy Aditya selaku ketua panitia kerja atau (panja) RUU PKS mengatakan jika RUU PKS gagal dibawa ke sidang paripurna sebab belum adanya kesepakatan yang diambil oleh pimpinan DPR. Dengan begitu RUU tersebut akhirnya kembali akan dibahas pada masa sidang tahun depan.


“Di pimpinan belum ada kata kesepakatan yang diambil, jadi kita tentu harus menunggu keputusan dari pimpinan nanti. Saya sudah berkomunikasi juga rencananya RUU PKS akan dibahas lagi pada pembukaan masa sidang tahun depan,” ujar Willy


Batalnya pengesahan RUU PKS ini juga diketahui dalam surat undangan rapat paripurna yang sebelumnya diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal DPR pada Rabu 15 Desember 2021. Dalam surat undangan tersebut tidak ada agenda yang menyebutkan adanya pengesahan RUU PPKS menjadi inisiatif DPR.


Kemudian sekretaris jenderal DPR hanya memasukkan 2 agenda pada rapat paripurna yang digelar hari ini. Yang pertama yakni pengambilan keputusan tingkat 2 untuk RUU nomor 38 tahun 2004 tentang jalan dan yang kedua yakni pidato ketua DPR untuk penutupan masa sidang 2021.


Rapat paripurna penutupan masa sidang 2021-2022 DPR rencananya digelar pada pukul 10.30 WIB. Rapat paripurna akan digelar sebelum para wakil rakyat memasuki masa reses yakni per tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan pertengahan awal Januari 2022.

Selain itu wakil Ketua DPR RI yakni Muhaimin Iskandar atau yang Sering disapa oleh Cak Imin juga belum bisa memastikan apakah nantinya RUU TPKS dibahas menjadi RUU inisiatif DPR pada rapat paripurna DPR yang digelar hari ini. Menurut Cak Imin nasib dari RUU PKS lebih ditentukan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

“Iyaa memang besok adalah Paripurna terakhir untuk mengakhiri masa persidangan terakhir DPR. harapannya hari ini bisa bangus namun saya juga tidak bisa memastikan teknisnya bagaimana apakah sudah siap atau belum. ucap Taemin dalam keterangannya saat diwawancarai di Kompleks parlemen Jakarta.


sementara itu Supratman Andi selaku ketua baleg DPR menyerahkan sepenuhnya dari nasib RUU PKS menjadi RUU inisiatif DPR kepada pemimpin DPR


7 Fraksi Menyetujui, dan 1 Fraksi Meenolak


Sebelumnya juga telah diketahui bahwa mayoritas fraksi yang ada di badan legislasi (baleg) DPR RI telah menyetujui secara penuh RUU PKS menjadi RUU inisiatif DPR. Berdasarkan hasil rapat pleno yang digelar oleh baleg hanya satu fraksi saja yang menolak adanya RUU PKS tersebut menjadi RUU inisiatif DPR. Yakni dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.


“Saya sampaikan terdapat 7 fraksi yang telah menyetujui dan ada satu fraksi yang meminta untuk dilakukan penundaan. Namun bukan berarti tidak menyetujui hanya meminta untuk ditunda saja. Dan satu fraksi lagi menyatakan jika menolak sepenuhnya RUU PKS yakni fraksi PKS,” jelas Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi agtas pada rapat pleno yang digelar di Kompleks parlemen Senayan Jakarta.


Adapun 6 fraksi yang menyatakan setuju adanya RUU PKS menjadi RUU inisiatif DPR antara lain partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat.


Sedangakan fraksi dari Partai Persatuan Pembangunan atau PPP menyatakan jika belum setuju serta memberikan catatan. Adapun catatan yang diberikan oleh PPP yakni tidak sepakat atas judul RUU PKS yang digunakan sehingga mereka meminta akal Buat rancangan regulasi Mpo88 diubah menjadi UU tindak pidana seksual agar bisa mengatur pidana seksual tanpa kekerasan seperti penyimpangan seksual.